Ayo Wujudkan Pendidikan Inklusif di Bumi Wali

oleh -187 views
WUJUDKAN PENDIDIKAN INKLUSIF : Nara Sumber Diskusi untuk Mewujudkan Pendidikan Inklusif di Tuban

Oleh : Sri Wiyono (anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Tuban)

TUBAN – Seorang anak berkebutuhan khusus sempat ditolak saat mendaftar ke sebuah SMP negeri. Alasannya, anak yang akan masuk itu berbeda dengan anak pada umumnya. Sekolah menilai anak itu sebaiknya di sekolah luar biasa (SLB) saja.

Orangtua anak berkebutuhan khusus itu ingin anaknya sekolah di sana, karena merasa anaknya mampu. Namun pihak sekolah tetap kukuh menolak. Mendengar hal itu, Kepala Bidang Pendidikan SMP Dinas Pendidikan Sutarno memangil guru dan kepala sekolah di SMP tersebut. Mereka diajak diskusi dari hati ke hati.

‘’Saya tanya pada kepala sekolah dan guru itu, apakah mereka mempunyai anak. Dijawab punya. Lalu saya tanya lagi, bagaimana kalau seandainya anak yang ditolak sekolah itu adalah anak mereka. Mereka tak menjawab, namun mbrabak dan berkaca-kaca. Lalu mereka menyatakan menerima anak tersebut,’’ ungkapnya.

Ini fakta yang terjadi di Bumi Wali. Sutarno mengakui masih rendahnya nilai anak berkebutuhan khusus di mata masyarakat. Padahal, mereka adalah pribadi yang dititipkan di muka bumi oleh Tuhan yang harusnya diterima dan dicurahi kasih sayang, sebagaimana layaknya anak-anak yang lain.

‘’Di Tuban juga rata-rata sekolah dan masyarakat masih berpandangan demikian,’’ ujarnya.

Padahal, anak inklusif, atau anak berkebutuhan khusus (ABK) seperti autis, mempunyai kekurangan fisik, anak yang kecerdasan atau kekurangannya tidak umum berhak menerima pendidikan yang sama dengan anak pada umumnya.

Mereka juga berhak bersekolah di sekolah reguler, di sekolah umumnya anak-anak sekolah. Bukan sekolah khusus anak yang ‘tidak umum’ sebagaimana selama ini terjadi. Sebab, sebagai anak bangsa, anak-anak berkebutuhan khusus ini juga mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang terbaik.

Hanya, selama ini pandangan masyarakat pada umumnya sudah menghakimi anak-anak di luar normal itu. Anak-anak autis misalnya, dinilai sebagai anak yang menakutkan, menjijikkan dan stigma negative lainnya, sehingga harus dijauhi. Di sekolah mereka disisihkan. Bahkan, ada yang ‘dipaksa’ harus keluar dari sekolah umum, dan pindah ke sekolah luar biasa (SLB) karena orangtua siswa lainnya tak menghendaki keberadaan anak itu di sekolah.

Fakta itu ada di depan kita. Di masyarakat kita, anak-anak yang dianugerahi ‘kekurangan’ itu seolah menjadi aib. Bahkan untuk dijadikan teman sekolah saja seolah tidak layak.  Sungguh sadis.

Pendidikan inklusif ingin memastikan seluruh anak menerima pendidikan yang sama, di lembaga pendidikan yang sama tanpa membedakan. Lembaga pendidikanlah yang harus berbenah dan meningkatkan sumber dayanya untuk bisa melayani anak berkebutuhan khusus tersebut.

Semangat itulah yang saat ini kembali digelorakan. Kelompok Kerja (Pokja) Pendidikan Inklusif di Tuban sedang membangun upaya untuk mewujudkan pendidikan inklusif di Bumi Wali. Kabupaten Tuban kelak akan menjadi kabupaten penyelenggara pendidikan inklusif. Itu akan dideklarasikan tak lama lagi. Modalnya, saat ini seluruh SMP negeri maupun swasta di Tuban sudah diberi SK sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

Karena itu, Pokja pendidikan inklusif ini sedang menjalani pertemuan dan diskusi untuk merumuskan grand desain pendidikan inklusif di Tuban. Sebab, sekali lagi persepsi dan pandangan masyarakat, bahkan lembaga pendidikan di ranah ini masih lemah.

Stake holder pendidikan dilibatkan. Mulai Dinas Pendidikan, Kemenag, Dewan Pendidikan, penyelenggara pendidikan inklusif, DPRD dan pihak terkait lainnya. Tujuannya satu, menyamakan persepsi dan membuat komitmen bersama bahwa pendidikan inklusif di Bumi Wali harus jalan.

Pandangan miring untuk anak-anak berkebutuhan khusus harus dikikis habis. Masyarakat harus mulai menerima dan membiasakan  diri dan tidak lagi antianak berkebutuhan khusus. Karena komitmen itu harus dipegang dan dilaksanakan bersama.

Dua nara sumber didatangkan, yakni DR Ahsan Romadlon Junaidi Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK PLK) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, serta DR Wagino, dosen pendidikan inklusif dari Unesa Surabaya. Dua nara sumber ini mendorong semua pihak di Tuban untuk mewujudkan harapan besar itu. Fisik, mental dan kemampuan boleh berbeda. Namun, hak untuk memperoleh pendidikan sama. Ini inti dari pendidikan inklu!sif yang ingin diwujudkan. Semoga!

 

Link Banner