Begini Keputusan Bahtsul Masail NU Jawa Timur

oleh -
Ketua LBMNU saat Menyampaikan Hasil Bahtsul Masail
SAMPAIKAN HASIL : Ketua LBMNU saat Menyampaikan Hasil Bahtsul Masail

*Jihad dan Uang Elektronik Bagaimana Hukumnya?

Ketua LBMNU saat Menyampaikan Hasil Bahtsul Masail
SAMPAIKAN HASIL : Ketua LBMNU saat Menyampaikan Hasil Bahtsul Masail

TUBAN – Selama dua hari, Sabtu-Minggu tanggal 10-11 Februari 2018, Syuriah Wilayah Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Timur menggelar bahtsul masail mengenai beberapa persoalan kekinian.
Kegiatan digelar di pondok pesantren (ponpes) Sunan Bejagung, Desa Bejagung, Kecamatan Semanding dengan diikuti oleh 300 orang. Mereka adalah ulama utusan pengurus cabang (PC) NU dan tim dari pondok pesantren se Jawa Timur.

Ketua Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) Tuban M.Arifuddin M.Pd.I mengatakan, ada beberapa hal yang dibahas dalam kegiatan itu dan sudah menghasilkan keputusan.

Dua hal yang berhasil dibahas dan menelurkan keputusan itu adalah persoalan maudhu’iyyah atau tematik yang dalam hal ini membahas soal jihad dalam konteks negara bangsa di era modern. Lalu bab waqiiyyah atau persoalan-persoalan faktual. Bab ini membahas soal uang virtual atau uang elektronik, bitcoin dan lain sebagainya.

Komisi Maudhu’iyyah
Jihad dalam konteks negara bangsa di era modern, mengutip pendapat KH. Maimun Zubair, pengasuh ponpes Sarang, Rembang Jawa Tengah:

“Masa sekarang sudah tidak ada khilafah. Tidak ada negara Islam. Semuanya negara nasional. Pada masa sekarang kalau bangsanya tidak dijunjung maka akan runtuh,”

Karena itu, Islam tidak anti terhadap eksistensi negara bangsa sebagaimana yang berkembang dewasa kini. Islam menempatkan negara bangsa sebagai bagian penting sebagai wasilah untuk mencapai kemaslahatan. Berkaitan hal ini Syaikh Wahbah az-Zuhaili menyatakan:

فَإِنَّ الْإِسْلَامَ لَا يَأْبَى الْاِعْتِرَافَ بِالتَّنْظِيمِ الدَّوْلِيِّ الْقَائِمِ عَلَى أَسَاسِ الْحُدُودِ الْجُغْرَافِيَّةِ، لِأَنَّ ذَلِكَ مِنَ الْوَسَائِلِ التَّنْظِيمِيَّةِ.

“Maka sungguh Islam tidak enggan mengakui sistem kenegaraan yang eksis berdasarkan batas-batas geografis, sebab itu bagian dari sistem yang menjadi wasilah (untuk mencapai kemaslahatan manusia).”

Namun, prinsip ini tidak menafikan pembelaan terhadap kaum muslimin yang terzalimi di manapun berada. Akan tetapi perlu dipahami, bahwa komando perang militer hanya merupakan kewenangan pemimpin pemerintahan dan rakyat harus menaati kebijakannya. Al-Muwaffiq Ibn Qudamah al-Maqdisi (541-620 H/1146-1223 M) menegaskan:

وَأَمْرُ الْجِهَادِ مَوْكُولٌ إِلَى الْإِمَامِ وَاجْتِهَادِهِ وَيَلْزَمُ الرَّعِيَّةَ طَاعَتُهُ فِيمَا يَرَاهُ مِنْ ذَلِكَ.

“Urusan jihad dipasrahkan kepada pemimpin negara dan ijtihadnya, dan rakyat wajib menaati kebijakannya dalam urusan tersebut.”

Perang militer termasuk bagian dari hukum-hukum kenegaraan. Tidak ada perbedaan pendapat ulama bahwa siasat perang, deklarasi, gencatan senjata, analisis straregi dan dampaknya, semuanya masuk dalam hukum kenegaraan.

Rakyat, siapapun itu tidak boleh secara ilegal tanpa izin dan persetujuan pemimpin negara ikut campur atas kebijakannya. Rakyat, siapapun itu, tidak boleh memerangi orang yang berbeda agama hanya berdasarkan menuruti hawa nafsu.

Kewajiban jihad dalam konteks negara bangsa juga sudah terpenuhi dengan kebijakan negara dalam menjaga kedaulatan, menjaga tapal-tapal perbatasan dan memperkuat struktur kekuatan militer dan semisalnya.

Bahkan sebenarnya, kewajiban jihad militer adalah kewajiban yang bersifat sebagai perantara (wasilah), bukan sebagai tujuan senyatanya. Karena maksud utamanya adalah menyampaikan hidayah agama.

Dari sini menjadi jelas, pada hakikatnya karakter dasar Islam adalah agama damai dan selalu mengutamakan upaya-upaya kedamaian sebisa mungkin. Perang merupakan solusi terakhir (tindakan darurat) yang dilakukan untuk menjaga perdamaian dan kemaslahatan umat manusia.

Perang merupakan strategi taktis dan hanya dilakukan dalam kondisi darurat untuk menjaga kelestarian umat manusia, mencegah kejahatan dan menolak kezaliman di muka bumi. Demikianlah hakikat jihad sebenarnya dalam Islam yang sesuai dengan nash-nash fuqaha dan selaras dengan hadits Nabi Saw

:لاَ تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ العَدُوِّ وَاسْأَلُوا اللهَ العَافِيَةَ، فَإذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

“Janganlah kalian mengharap bertemu musuh dan mintalah keselamatan kepada Allah. Namun demikian, bila kalian menemuinya maka bersabarlah.” (Muttafaq ‘Alaih).

Komisi waqiiyyah atau persoalan-persoalan faktual
Bab ini membahas soal uang elektronik atau sejenis.

BAHAS MASALAH ; Kegiatan Bahtsul Masail yang Membahas Berbagai Masalah
BAHAS MASALAH ; Kegiatan Bahtsul Masail yang Membahas Berbagai Masalah

Bitcoin
Diskripsi masalah
Era digital yang terus berkembang memungkinkan masyarakat modern melakukan transaksi tanpa susah-susah membawa uang tunai, cukup dengan kartu ATM atau e-money, seseorang bisa berbelanja aneka keperluan.

Bahkan sekarang telah ditemukan program uang digital yang disebut Bitcoin, dimana pada awalnya hanya bisa didapatkan dengan cara “menambang” sehingga tidak bisa mudah didapatkan.

Bahkan dalam satu hari hanya bisa dihasilkan enam Bitcoin saja. Pada kurun waktu tertentu Bitcoin sudah tidak bisa ditambang lagi dan menurut informasi yang beredar, pada akhirnya Bitcoin hanya mencapai 21 juta.

Saat pertama kali muncul, Bitcoin sangat tidak berharga, bahkan transaksi pertama kali yang terjadi menggunakan bitcoin, satu pizza ditukar dengan 10 ribu Bitcoin. Namun karena kepercayaan masyarakat akan keamanan Bitcoin semakin meninggi, harganya terus meningkat dari hari ke hari.

Selaras dengan semakin langkanya Bitcoin yang bisa ditambang. Dalam beberapa waktu lalu, tercatat pada 24 Desember 2017, harga satu Bitcoin mencapai Rp. 170.000.000.

Sistem transaksi Bitcoin sebenarnya hampir sama dengan transaksi pada umumnya, dimana pemilik akun dompet Bitcoin yang disebut Wallet, bisa menampung kiriman Bitcoin dari akun lain sebagai pembayaran dari transaksi yang dilakukan baik dalam dunia nyata atau maya.

Namun biasanya, transaksi yang paling digeluti oleh pemilik Bitcoin adalah dengan melemparnya di pasar global layaknya bursa saham.

Dalam masalah yang kedua ini, dibutuhkan keahlian dalam menganalisa naik turunnya harga Bitcoin. Sebab jika analisa yang dilakukan bagus dan cemerlang, pelepasan Bitcoin di pasar global bisa menghasilkan harga yang sangat fantastis, dari modal RP 30.000.00, dalam hitungan jam bisa berkembang menjadi Rp 90.000.000.

Namun demikian, karena dibutuhkannya analisa yang bagus, maka tidak jarang, pelau trans0aksi meski sudah ahli sekalipun, dapat mengalami kerugian yang berlipat ganda akibat meleset dalam menganalisa kenaikan harga Bitcoin.

Pertanyaan
Bagaimana fikih melihat dan menyikapi penggunaan Bitcoin sebagai alat tukar atau pembayaran dan investasi?

Bagaimana hukum menjual Bitcoin dalam pasar global yang bisa saja untung atau rugi tanpa diketahui secara pasti?

Jawaban :
Menurut fiqh, bitcoin tergolong harta virtual menyerupai piutang. Dengan demikian dapat dijadikan sebagai alat transaksi yang sah dan dapat dijadikan sebagai investasi. Namun karena, sampai saat ini, pemerintah Indonesia belum menerbitkan regulasi yang mengatur bitcoin sebagai alat transaksi yang sah dan belum menjamin keamanan investasi bitcoin.

Sehingga investasi bitcoin memliki resiko yang tinggi karena sepenuhnya bergantung kepada pasar dan tidak ada jaminan dari pemerintah. Karena itu penggunaan bitcoin sebagai alat bayar menurut hukum fiqh harus menunggu sampai ada legalitas dari pemerintah.

Uang Elektronik
Diskripsi Masalah

Uang Elektronik menurut Bank Central Eropa adalah penyimpanan nilai uang secara elektronik pada perangkat teknis yang dapat digunakan secara luas untuk melakukan pembayaran ke pihak lain. Perangkat bertindak sebagai instrumen pembawa uang prabayar yang tidak harus melibatkan rekening bank dalam transaksi.

Produk Uang Elektronik menurut Bank Indonesia membaginya sebagai produk berbasis chip dan berbasis server. Untuk produk berbasis chip, daya beli berada di perangkat fisik seperti kartu chip atau sitker dengan fitur keamanan berbasis perangkat keras.

Nilai uang biasanya ditransfer melalui pembaca perangkat yang tidak memerlukan konektivitas jaringan real-time ke server. Sementara produk yang berbasis server umumnya hanya berfungsi di perangkat pribadi seperti komputer, tablet atau ponsel pintar.

Untuk transfer nilai uang, perangkat perlu tersambung melalui jaringan internet dengan server yang mengontrol penggunaan daya beli.

Untuk meningkatkan penggunaan uang Elektronik ini, Bank Indonesia memiliki program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Program ini mulai digencarkan dalam berbagai kebijakan, salah satunya aturan 100% non tunai pada transaksi di gerbang tol.

Pertanyaan:
Apa status Uang Elektronik baik yang berbasis Chip atau Server menurut Fiqh?

Jawaban:
Status Uang Elektronik tersebut menurut Fiqih adalah alat transaksi yang sah dan boleh digunakan untuk transaksi layaknya uang fisik sebab berisikan nominal uang yang tersimpan pada lembaga keuangan yang menerbitkan.(rizqi/salam)

Link Banner