Diklat Keuangan Daerah untuk Percepatan Reformasi Birokrasi

oleh -159 views

Tuban-Demi mempercepat reformasi birokrasi, pemkab Tuban menggelar pendidikan dan pelatihan (diklat) penatausahaan keuangan daerah di gedung Korpri kompleks manunggal Tuban, Senin (19/3/2018). Diklat tersebut langsung dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda), Budi Wiyana.

Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, Budi Wiyana mengatakan, pelatihan penatausahaan keuangan daerah tidak hanya berkaitan dengan administrasi keuangan semata. Melainkan, diproyeksikan untuk melakukan perencanaan sesuai dengan program kerja Pemkab Tuban yang menjadi prioritas. Selain itu, pelatihan ini menjadi upaya peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) agar benar-benar mampu menguasai teori dan praktik dalam penatausahaan keuangan daerah.

“Kegiatan pelatihan penatausahaan keuangan daerah sebagai upaya percepatan reformasi birokrasi di Kabupaten Tuban. Dalam jangka waktu dekat ini, juga akan ada pendampingan dari Kemenpan dan RB Republik Indonesia,” terangnya.

Sekda menambahkan, pengelolaan keuangan daerah dikelola seefektif dan seefisien mungkin. Selanjutnya, dilakukan monitoring dan evaluasi terkait kesesuaian antara perencanaan dan hasil yang dicapai. Kemudian, perlu memperhatikan regulasi yang ada dan jangan sampai melewati koridor regulasi yang telah ditetapkan.

“Kepada seluruh peserta untuk bersungguh-sungguh mengikuti pelatihan hingga selesai. Diharapkan pasca mengikuti pelatihan, para peserta dapat menerapkan pengetahuan yang diperolehnya. Disamping itu, saya berharap peserta juga dapat menularkan pengetahuan dan pengalamannya dimasing-masing lingkungan kerja,” bebernya.

Sementara itu, Pelatihan Penatausahaan Keuangan Daerah angkatan II tahun 2018 ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Tuban, Miyadi. Dalam acara itu, Ia memberikan apresiasi pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Tuban selaku penyelenggara atas terlaksananya kegiatan ini.

“Kami berikan apresiasi setinggi-tingginya pada BKD selaku penyelenggara,” tuturnya.

Terpisah, Perwakilan Badan Diklat Provinsi Jawa Timur, Anton Sujarwo menyampaikan, manajemen keuangan daerah menjadi kunci terciptanya pembangunan daerah. Sehingga, ASN yang kompeten dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi tuntutan dan kebutuhan yang tidak dipisahkan dari tanggung jawabnya. Kunci manajemen keuangan itu sendiri merupakan efisiensi dan efektifitas terhadap sumber pendanaan yang ada.

Sedangkan, saat ini pemerintah telah menetapkan sebuah program yang meliputi perencanaan, administrasi, sampai dengan pelaporan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Regulasi yang ditetapkan bertujuan mengantisipasi dan meminimalkan terjadinya penyimpangan. Selain itu, peran dari SDM yang kompetensi juga menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan sebuah program.

“Sehingga pembangunan di daerah dapat berjalan dengan maksimal sesuai rencana awal,” paparnya.

Diketahui, kegiatan pelatihan ini akan berlangsung pada 19 sampai 23 Maret 2018 dan diikuti 30 peserta di Ruang Rapat Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tuban.(Wan)