DPRD dan Pemkab Tuban Setujui 3 Raperda

oleh -

Wartawan: Afif

Tuban,Tabloidnusa.com-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban akhirnya menyetujui 3 raperda saat rapat paripurna di gedung DPRD setempat, pada Senin (13/8). Tiga raperda itu diantaranya, Raperda tentang Perubahan APBD tahun 2018, Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga dan Raperda tentang Dana Cadangan.

Ketua DPRD Kabupaten Tuban, Mohammad Miyadi mengatakan, agenda paripurna kali ini eksekutif dan legislatif telah menandatangani persetujuan 3 raperda itu. Harapannya, raperda itu nantinya dapat memberikan manfaat kepada masyarkat Tuban.

“Semoga 3 raperda ini nantinya bisa bermanfaat untuk masyarakat Tuban,” pungkas Sekretaris DPC PKB Tuban itu.

Disisi lain, Bupati Tuban, H Fathul Huda mengungkapkan, atas nama seluruh jajaran eksekutif menyampaikan terima kasih kepada Badan Anggaran (Banggar), Fraksi dan Komisi DPRD atas tanggapan, saran maupun koreksi dalam membahas dan menyempurnakan 3 Raperda Kabupaten Tuban. Perlu diketahui, untuk proses penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Tuban tahun anggaran 2018 berpedoman pada PP no 58 tahun 205 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri no 13 tahun 2006 yang telah diubah kedua kali dengan Permendagri no 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri nomor 33 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018. Dalam pembahasan raperda itu terdapat beberapa penyesuaian yaitu penganggraran DBHCHT berdasarakan berita acara hasil asistensi perencanaan program kegiatan DBHCHT dengan Tim Sekretariat DBHCHT Provinsi Jawa Timur.

“Terdapat alokasi pendapatan DBHCHT dan penyesuaian nomenklatur program kegiatan yang dibiayai DBHCHT. Selanjutnya, perubahan tersebut telah disesuaikan dan dituangkan dalam persetujuan bersama atas rancangan PAPBD tahun 2018,” ujar Fathul Huda.

Selain itu, Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga dan Raperda Dana Cadangan juga telah disesuaikan sesuai dengan ketentuan peratutan perundang-undangan yang lebih tinggi. Raperda tentang PABD tahun 2018 beserta lampirannya yang telah disepakati akan segera diteruskan ke Gubernur Jawa Timur sebagai bahan evaluasi. Proses evaluasi akan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 15 hari kerja sejak diterima. Kemudian, Gubernur Jawa Timut akan memberikan hasil evaluasi yang akan ditindaklanjuti dengan pemberian tanggapan oleh Pemerintah Daerah atas hasil evaluasi tersebut.

“Kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar berkonsultasi dengan Pemprov Jawa Timur guna mempercepat proses evaluasi terhadap Raperda PAPBD tahun 201 dalam waktu yang tidak terlalu lama,” bebernya.

Sementara itu, dibalik persetujuan Fraksi yang menghadiri rapat paripurna. Ada beberapa catatan juga yang disampaikan oleh para fraksi terhadap raperda tersebut. Diantaranya Fraksi Demokrat dan Golkar dengan PKS.

Menurut Fraksi Golkar dan PKS, yang disampaikan oleh juru bicaranya Suhadi, S.H. dihadapan peserta rapat. Setelah adanya perubahan perlu segera ditindaklanjuti. Sebaiknya Pemerintah Daerah agar kinerjanya ditingkatkan, sehingga anggaran bisa terserap sesuai dengan harapan.

“Kami harap pemerintah daerah mampu memberikan keuntungan sosial dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat,” pintanya.(Aff/Wn)