DPRD Keluarkan 8 Rekomendasi Terhadap LKPJ Bupati

oleh -
Rapat paripurna pembahasan LKPJ bupati 2017

Tuban-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban telah mengeluarkan 8 rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati anggaran 2017 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD setempat.

Rapat paripurna itu langsung dipimpin Ketua DPRD Tuban M. Miyadi, dan dihadiri Wabup Tuban, Noor Nahar Hussein, Sekda Tuban, Budi Wiyana, Polres Tuban dan seluruh pimpinan OPD (organisasi perangkat daerah) serta anggota DPRD Tuban.

Anggota Pansus LKPJ DPRD Tuban, Hartomo menyampaikan, ada 8 hasil rekomendasi pansus selama pembahasan pasca nota penjelasan bupati tentang LKPJ bupati anggaran 2017. Rekomendasi itu diharapkan sebagai masukan dan bahan pertimbangan bupati.

“Semoga rekomendasi itu menjadi masukan Bupati Tuban, H Fathul Huda dalam membangun Tuban menjadi lebih baik,” terangnya.

Berikut 8 rekomendasi DPRD Tuban terhadap LKPJ bupapti Anggaran 2017.

1. Strategi dan arah kebijakan daerah harus sesuai dengan RPJMD. Termasuk perencanaan dan penganggaran OPD belum singkron dengan RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah) serta perlu dipertajam. Penganggaran OPD harus berbasis data akurat, tepat sasaran dan memiliki outcome yang jelas, tidak hanya berhenti pada output.

2. Dalam penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah harus lebih mengoptimalkan kerja sama dengan para pemangku kepentingan untuk pemerintah dan pembangunan pemerintah Kabupaten Tuban. Sehingga, apa yang menjadi visi dan misi bupati sesuai dengan RPJMD menjadi kenyataan. Untuk mencapai program yang sesuai RPJMD, maka perlu singkronisasi antar OPD dan menghilangkan ego sektoral disetiap OPD serta perlu adanya program kegiatan kolaboratif dan inovatif melibatkan beberapa OPD. Misalnya pengembangan destinasi wisata disatu tempat bersama antar OPD Disparbudpora, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Diskoperindag dan sebagaianya. Kedepan, hasilnya semakin maksimal sebagai bentuk reformasi birokrasi.

3. Dalam kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah diharapkan setiap OPD dalam proses perencanaan harus disesuaikan program di RPJMD dan disesuaikan keuangan daerah. Sehingga, tidak terjadi program yang relevan, tapi kegiatan ouputnya tidak tepat sasaran. Pansus berharap komunikasi OPD di lingkungan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan provinsi diintensifkan. Disisi lain perlu juga diintensifkan komunikasi dengan legislatif terutama yang ditingkat pusat. Hal ini menyangkut bantuan keuangan. Yaitu dana perimbangan jangan sampai berkurang. Karena banyak regulasi yang setiap tahun berubah. Perlu juga diangat bahwa kekuatan APBD mayoritas bersumber dari pemerintah pusat, termasuk dana DAK pada 2017 berkurang. Satu hal yang perlu menjadi prioritas adalah perlunya disisipkan tunjangan kinerja. Sebagai bentuk reward terhadap kinerja ASN. Reward biasanya melekat dengan punishment yang juga menjadi salah satu bagian dari manajemen kinerja untuk menjadi motivasi peningkatan kinerja aparatur.

4. Dalam pengelolaan keuangan daerah pansus berharap program yang direncanakan OPD sesuai dengan RKPD yang menjadi dasarnya adalah RPJMD.

5. Dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, pansus berharap dalam rangka penyerapan anggaran setiap OPD harus dioptimalkan lagi karena masih banyak OPD yang belum optimal.

6. Secara manajerial OPD harus lebih holistik dan fokus pada visi misi bupati. Artinya capaian program harus terukur dan bisa dijabarkan dalam presentase angka yang jelas (target dan realisasi). Hal ini bertujuan untuk meletakkan dasar-dasar secara berkesinambungan dari tahun ke tahun. Sehingga dalam periode kepemimpinan sebuah daerah ini bisa diketahui hasilnya dengan akurat.

7. DPRD juga memberikan apresiasi kepada pemerintah kabupaten Tuban atas capaian prestasi pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Ppemerintah (SAKIP) dengan nilai B dari sebelumnya C atau D.

8. Silpa tergolong cukup besar dan banyak kegiatan yang tidak terdanai. Ini merupakan permasalahan yang perlu ditangani secara ekstra serius. Misalnya dengan perencanaan yang lebih mantap berikut antisipasi bila ada pemotongan dana dari pusat yang akhir-akhir ini terlihat klasik dan menjadi langgana setiap tahun.

Terpisah, Wabup Tuban, Noor Nahar Hussein mengucapkan terima kasih kepada DPRD Tuban dan juga pansus LKPJ bupati anggaran 2017. Kedepan berharap sinergitas antara eksekutif dan legislative terus terjalin untuk kemajuan Tuban Bumi Wali.

“Semoga sinergitas ini terus terjalin,” ujar Wabup.(Salam)

Link Banner