DPRD Tuban: Pembagunan Tanggul Bengawan Solo Harus Segera Terealisasi

oleh -
Agung Supriyanto

Tuban-Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban saat ini tengah fokus dan memperhatikan progres pembangunan tanggul bengawan solo. Bahkan, DPRD meminta pembangunan tanggul tersebut segera terealisasi.

“Kami akan terus mendorong pembangunan tanggul itu. Sebab, keluhan dari masyarakat jika terjadi banjir sering menimbulkan kerugian yang besar,” ujar Ketua Komisi A DPRD Tuban, Agung Supriyanto, Senin (23/4).

Upaya medorong pembangunan tanggul itu sudah dibuktikan dengan menggelar rapat kerja dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bersama Dinas Pemukiman Rakyat Kebersihan dan Pertamanan. Tak hanya itu, dewan juga memgundang Camat Soko, Camat Rengel, Camat Widang berserta kepala desa terdampak.

“Mereka semua kami undang untuk mencari titik temu pembangunan tanggul agar cepat selesai,” jelas Agung sapaan akrabnya.

Selain itu, DPRD juga sudah mengevaluasi kinerja pemda dan BPN (Badan Pertanahan Nasional) berkaitan pembebasan tanah untuk tanggul. Serta merespon keluhan atau aduhan beberapa kades yang dirasa pembebasan tanah tersebut sangat lambat.

Pada raker tersebut kades dan camat mengeluh kepada Komisi A agar pembangunan tanggul dijadikan perioritas. Pasalnya, mengingat kerugian besar akibat banjir jika tak segera dibangun.

Namun, setelah komisi A meminta laporan kinerja dari eksekutif dan BPN sebagai institusi yang diberi kewenangan. Ternyata laporannya sangat memiriskan. Karena selama empat tahun sejak 2014 dari 1.654 bidang yang semestinya dibebaskan. Sampai 2018 ini pemda dan BPN baru menyelesaikan 87 bidang atau baru 5 persen.

“Kemampuan kedua instansi baru menyelesaikan sejumlah itu dan alasannya sangat tidak rasional,” ujar politisi asal Partai Amanat Nasional itu.

Agung menyayangkan, sesuai data tersebut menunjukkan koordinasi kedua instansi sangat kurang. Contoh saja pada 2017 dari anggaran Rp 12 miliar untuk pembebasan tanah, tetapi hanya terserap Rp 8 Milyar. Semestinya mengingat pembangunan tanggul sangat penting dalam mengatasi perekonomian terutama bagi petani di tiga kecamatan, sudah sepatutnya pembebasan tanah itu lebih diperhatikan.

“Langkah selanjutnya kami memberikan stressing pada pemda dan BPN agar 2018 ini anggaran berkisar Rp 24 Milyar bisa diserap secara keseluruhan,” jelasnya.(Salam)

Link Banner