Ini Pesan Kasatreskrim dan Dewan Pendidikan pada Sekolah

oleh -237 views
JANGAN MEMUNGUT : Kasatreskrim Polres Tuban (kanan) saat Menyampaikan Pesan pada Kasek dan Komite Sekolah

TUBAN – Kasatreskrim Polres Tuban AKP M.Wahyudin Latif meminta sekolah dan komite sekolah berhati-hati jika ingin menggalang dana dari siswa atau orangtua/wali siswa. Sebab, jika salah mengambil kebijakan bisa berakibat hukum.

Hal itu sudah terjadi di SMKN 8 Jember. Kepala sekolah dan dua wakil kepala sekolah di SMKN tersebut menjadi tersangka setelah dilaporkan orang tua siswa karena melakukan pungutan liar.

‘’Mereka ditangkap dengan barang bukti 41 juta. Saya tidak ingin kasus seperti itu terjadi di Tuban,’’ ujar Kasatreskrim.

Perwira asal Kudus itu menjadi nara sumber dalam penguatan komite sekolah dan kepala sekolah serta sosialisasi Permendikbud  nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah yang digelar Dewan Pendidikan Kabupaten Tuban di gedung Korpri Tuban. Sebanyak 240 kasek dan komite sekolah SD/MI perwakilan dari 20 kecamatan hadir. Acara dibuka Bupati Tuban Fathul Huda.

Ada hal baru yang perlu dimengerti oleh sekolah dan komite sekolah sesuai permendikbud tersebut. Salah satunya adalah, peraturan yang diundangkan sejak Desember 2016 itu mengatur komite sekolah dan siapa saja yang menjadi anggonya.

Berdasarkan permendikbud itu, anggota komite sekolah tidak boleh berasal dari guru di sekolah setempat yang sebelumnya dibolehkan. Juga, pengurus komite tidak boleh dari anggota DPRD atau pejabat pemangku kepentingan, misalnya kades, camat atau lainnya. Dan, yang paling penting adalah soal penggalian dana yang dilakukan komite sekolah dan sekolah. Dilarang melakukan pungutan. Namun,  boleh menerima sumbangan atau bantuan.

Dalam permendikbud itu, yang disebut pungutan adalah yang bersifat wajib, besarnya ditentukan, waktu pengumpulannya ditentukan dan sejenisnya. Sehingga, sekolah dan komite sekolah harus berhati-hati dalam membuat kebijakan terkait dengan penggalangan dana ini.

Karena pentingnya persoalan itulah Dewan Pendidikan Kabupaten Tuban memberikan sosialisasi pada kasek dan komite sekolah.

Ketua Dewan Pendidikan DR.Sutrisno Rachmat menegaskan, aturan tersebut harus dipatuhi dan dilaksanakan. Pungutan jelas dilarang, dan jika ada yang masih melakukan diminta untuk segera dihentikan. Karena, proses hukum bisa dilakukan jika pungutan masih diberlakukan. Selain itu, dia minta sekolah sudah membentuk komite sekolah sesuai dengan permendikbud 75 tahun 2016 maksimal Desember 2017. ‘’Aturannya demikian, ini harus dipatuhi dan dilaksanakan,’’ tegasnya.(rizqi)

 

Link Banner