Inilah APBD untuk Sejahterahkan Masyarkat Tuban

oleh -
Kabag Humas Pemkab Tuban, Rohman Ubaid

Tuban-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban menjelaskan nominal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama 2018 untuk menyehjahterakan masyarakat Kabupaten Tuban.

Bupati Tuban, H. Fathul Huda melalui Kabag Humas dan Media Pemkab Tuban, Rohman Ubaid mengatakan, pada 2018 ada 3 sumber pendapatan yang diterima. Pertama berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 378.158.981.063 atau berkisar 17 persen. Kedua, dana perimbangan sebesar Rp 1.459.881.198.690 atau kisaran 64 persen dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 19 persen atau setara Rp 441.660.688.000.

“Total pendapatan tahun 2018 sebesar Rp 2.279.700.867.750,-,” beber Ubaid begitu sapaan akrabnya.

Ia menambahkan, ada dua rincian belanja daerah yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Nominal belanja langsung sebesar Rp 1.114.090.452.329 atau sekitar 46 persen dan belanja tidak langsung sebanyak Rp 1.285.783.386.872 atau berkisar 54 persen. Belanja langsung tersebut meliputi, urusan wajib pelayanan dasar sebesar Rp 788.223.526.311,- atau sekitar 70,75 persen. Sementara urusan wajib bukan pelayanan dasar sebesar Rp 151.810.438.954,- atau sekitar13,63 persen dan urusan pilihan sebesar Rp 69.672.885.936 atau berkisar 6,25 persen. Terakhir untuk urusan pemerintahan fungsi penunjang sebesar Rp 104.383.601.128,- atau setara 9,3 persen.

“Dari urusan wajib pelayanan dasar meliputi, pendidikan sebesar Rp 172.885.972.372, kesehatan 276.821.687.194, infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang sebesar Rp 235.684.093.525, infrastrukr perumahan rakyat dan kawasan pemukiman Rp 78.727.791.160. Dan untuk ketemtraman, ketertiban umum dan linmas yakni sebesar Rp 18.036.960.272 dan terakhir sosial sebesar Rp 6.067.021.788,” urai mantan Camat Kerek itu.

Rohman Ubaid membeberkan, alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan dari belanja langsung, yakni bidang sosial sebesar Rp 3.287.500.000, bidang kesehatan Rp 5.078.300.000, bidang perencanaan atau TKPK Rp 720.000.000, bidang tenaga kerja dan transmigrasi Rp 1.621.715.000, bidang perdagangan dan perindustrian Rp 2.098.000.000, bidang perikanan. dan peternakan Rp 16.043.681.900, bidang pertanian Rp 26.674.182.000, bidang pekerjaan umum Rp 304.687.182.000 dan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman sebesar Rp 42.712.000.000. Sedangkan, dari belanja tidak langsung bidang sosial dianggarkan Rp 16.374.400.000, bidang pendidikan Rp 12.818.220.000 dan bidang prasarana air bersih Rp 490.000.000,-.

“Jadi total anggaran penanggulangan kemiskinan sebesar Rp 432.607.654.458,-,” pungkasnya.(Wan).

Link Banner