Ketemu Tambang Tanpa Izin, Komisi II Minta Kegiatan Dihentikan

oleh -
DIHENTIKAN : Karena Tidak Punya Izin Tambang, Kegiatan Tambang yang Didatangi DPRD Ini Minta Dihentikan

TUBAN

Wartawan : Eka Febriyani

Tabloidnusa.com – Komisi II (dua) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban mendatangi lokasi tambang tanpa izin, usai mendapat aduan dari masyarakat. Lokasi yang didatangi di Dukuh Dempes, Desa Simo Kecamatan Soko, Rabu (15/7/2020).

Sidak itu selain diikuti anggota Komisi II, juga didampingi Forkopimka Kecamatan Soko, Satpol PP, Kades Simo dan Dinas SDA. Dua lokasi sekaligus didatangi dalam sidak yang langsung dipimpin Ketua Komisi II Mashadi.

Saat mengunjungi lokasi pertama tambang yang disidak, Komisi II bertemu langsung dengan Joko, penanggung jawab tambang. Joko mengatakan tambangnya baru beroperasi sekitar dua minggu ini. Menurutnya, dia menambang atas permintaan pemilik tanah yang ingin meratakan tanahnya untuk dibangun kandang.

“Ini adalah tanak pribadi milik pak Haji Sumiadi, luasnya kurang lebih 20 hektare yang akan diratakan karena akan dibangun kandang oleh pemiliknya,” jelas Joko kepada Komisi II.

Usai dari tambang yang pertama, Komisi II melanjutkan sidak ke lokasi kedua yang lokasi tambangnya tak jauh dari lokasi pertama. Di lokasi tambang tersebut ditemui oleh Bekti, nanggung jawab tambang. Bekti mengatakan sudah enam 6 bulan menambang.

“Sudah enam bulan beroperasi. Rata-rata setiap hari ada 100 rit yang terjual. Tiap rit kita jual 90 ribu sampai 100 ribu,’’ ujar Bekti.

Namun mirisnya, kedua pelaku tambang tersebut mengaku tidak memiki izin sama sekali. Keduanya mengaku pernah mengurus izin namun kenyataanya hingga adanya sidak tersebut tidak ada izin yang ditunjukkan.

Menanggapi hal itu, Zuhri Ali alias Jojo dari Komisi II mengatakan, kegiatan tersebut sangat menyalahi aturan. Tidak adanya izin mestinya tidka bisa menambang. Karena ada laporan pihaknya mendatangi lokasi penambangan untuk memastikan hal tersebut.

“Aktifitas penambangan diwajibkan punya izin tambang. Kalau tidak maka akan berurusan dengan hukum,” ujar Jojo.

Karena tidak adanya izinnya, wakil rakyat asal Jetak, Montong ini meminta aktifitas penambangan itu tidak dilanjutkan hingga ada ijin yang jelas.

“Ternyata benar tidak ada izinnya. Maka harus dihentikan,’’ katanya.

Sementara, Ketua Komisi II Mashadi juga mengaskan bahwa usaha penambangan tersebut dapat dilakukan dengan syarat harus ada izin. Karena saat ini keduanya tidak ada izin tambang, maka harus dihentikan.

Sekadar diketahui, lokasi lahan yang ditambang itu adalah lahan konservasi. Sehingga sangat sulit mendapatkan izin.

“Artinya tidak boleh dilakukan penambangan karena ini adalah lahan konservasi,” tegas Mashadi.(yon)