Manakar Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Tuban

oleh -196 views
Fasilitas Meningkat, Palayanan Masih Kurang

Fasilitas kesehatan di Kabupaten Tuban pada 5 tahun terakhir mengalami perkembangan baik. Sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan, baik milik pemerintah maupun swasta menyebar di berbagai pelosok di wilayah Kabupaten Tuban. Namun sayang, hal itu belum dibarengi dengan kualitas pelayanan yang baik.
Kendati fasilitas kesehatan di Tuban bermunculan, tapi banyak masyarakat Tuban yang lebih memilih berobat ke rumah sakit di luar Kabupaten Tuban. Ini terjadi karena selama ini sering terjadi persoalan di ruang lingkup kesehatan. Mulai dari tingkat pelayanan tenaga medis, para medis, salah memberikan obat pada pasien dan salah diagnosa.
Berdasarkan data yang berhasil dihimpun di lapangan, setidaknya rumah sakit di luar Kabupaten Tuban yang sering dikunjungi dan dijadikan tempat berobat oleh masyarakat Tuban adalah Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya, Rumah Sakit di Lamongan dan Bojonegoro. Ada juga yang ke Rembang. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban, dr. Syaiful Hadi, saat dikonfirmasi menuturkan, pihaknya membenarkan bahwa fasilitas kesehatan yang berada di kabupaten masih minim bila dibanding dengan miliknya kabupaten tetangga. Akan tetapi perlu diketahui dalam kurun waktu 5 tahun terkhir ini Kabupaten Tuban telah mengalami peningkatan secara drastis dalam bidang kesehatan.
Dari data yang berhasil dihimpun Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban, setidaknya pemerintah saat ini telah menghimbau kepada instansi terkait agar selalu memegang prinsip 5 pilar yang harus dilakukan oleh dinas kesehatan. Di antaranya, mencegah dan mengurangi angka kematian pada ibu hamil atau bersalin. Kedua, mencegah kematian pada bayi. Ketiga, menangani  serius pada gizi buruk. Keempat, penanganan penyakit menular seperti HIV, AIDS dan malaria. Kelima, kesehatan yang harus dilakukan adalah kesehatan lingkungan atau perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) termasuk di antaranya persediaan air bersih dan tidak berak di sembarang tempat.
“Dari 5 pilar itu, yang menjadi PR oleh kami adalah point  yang keempat dan kelima.  Sebab mulai tahun 2005 hingga 2013 yang lalu, penyakit HIV atau AIDS di Kabupaten Tuban dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Sedangkan untuk kesadaran PHBS-nya untuk masyarakat Tuban masih minim. Pada PR itulah ke depan akan terus digarap oleh pemerintah Kabupaten Tuban,” kata pria lulusan UNAIR Surabaya ini.
Dijelaskan Syaiful, dari 5 pilar tersebut yang berhasil diaplikasikan dan direalisasikan adalah mengurangi angka kematian ibu hamil atau bersalin, mengurangi kematian bayi dan menangani gizi buruk. Dari ketiga poin tersebut, menurutnya di Kabupaten Tuban sudah teratasi dengan baik. Karena dari tahun ke tahun selalu mengalami penurunan hingga rata-rata 2,2 persen dari tiap tahunnya. Semua 5 pilar program itu tidak terlepas dari program nasional yaitu dengan sehat dan mandiri menuju Indonesia sehat. Dari program itulah, pihaknya selalu berupaya meningkatkan kesehatan di Kabupaten Tuban.
“Meskipun begitu, masih banyak lagi yang harus dikerjakan oleh pihak kami dalam meningkatkan fasilitas kesehatan yang dimiliki rumah sakit di Tuban. Apalagi saat ini era programnya Jaminan Kesehatan NAsional (JKN). Maka di era tersebut kami akan terus berupaya mengimbanginya demi tersuksesnya program JKN itu. Dan dalam mensukseskan program tersebut kami juga selalu berkerjasama dengan pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS),” imbuh Syaiful.
Kehadiran BPJS
Hadirnya BPJS ternyata belum dimengerti masyarakat dengan baik. Apalagi pada masyarakat yang berada di daerah pedalaman. Hal itu terjadi karena diindikasi kurangnya sosialisasi dari pihak terkait dalam membuat program jaminan kesehatan (JKN) yang ditangani oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Di lapangan masih banyak warga pemegang jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) maupun Jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) yang berobat langsung ke RSUD dr Koesma tanpa membawa rujukan dari Puskesmas. Padahal, seharusnya sebelum  berobat ke RSUD,  calon pasien seharusnya meminta rujukan lebih dulu ke Puskesmas setempat.
Dari pantauan di rumah Sakit Dr. Koesma Tuban, hingga pada bulan Pebruari masih terdapat masyarakat yang antre di loket Askes maupun Jamkesmas di rumah sakit milik pemerintah itu. Sehingga, petugas RSUD harus bekerja ekstra mengarahkan para pasien tersebut. Bahkan, ada juga pasien yang harus kembali ke Puskesma guna mendapat rujukan dari pusekesmas setempat.
Direktur RSUD Dr. Koesma Tuban, Zainul Arifin saat dikonfirmasi menyampaikan, banyaknya masyarakat yang belum tahu BPJS, karena BPJS kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat, baik secara langsung maupun melalui Puskesmas masing-masing. Hingga pada akhirnya banyak masyarakat yang mau berobat di rumah sakit kebingungan. “Memang masih banyak masyarakat yang belum paham dengan perubahan PT Askes menjadi BPJS ini. Sosialisasinya kurang,” katanya.
Zainul menjelaskan, setelah diterapkannya BPJS ini pasien harus membawa surat rujukan dari puskesmas sebelum periksa ke RSUD. Dengan diterapkannya BPJS tidak semua penyakit harus ditangani RSUD. ‘’Sehingga, dengan adanya BPJS tersebut, penyakit yang ringan cukup ditangani Puskesmas, namun apabila setelah Puskesmas tidak sanggup baru dirujuk ke RSUD,” tambahnya.
Namun di sisi lain, PLH kantor operasional BPJS Kabupaten Tuban, Dwi Riani membantah kalau pihaknya tidak berososialisasi. Sebab pihaknya mengaku dan mengklaim sudah sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Bahkan, sosialisasi sudah dilakuakan sejak wacana perubahan nama Askes menjadi BPJS setahun lalu.  
“Kami sudah lakukan sosialisasi semaksimal mungkin, tapi apabila ada yang masih belum tahu satu dua orang itu hal yang wajar. Kami akan terus melakukan sosialisasi hingga masyarakat mengerti dan tahu apa itu program JKN dan BPJS,” katanya.
Syaiful Hadi
Sementara itu, Kepela Dinas Kesehatan, dr. Syaiful Hadi saat ditanya hadirnya BPJS pihaknya mengaku kalau pasien yang masuk dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) belum bisa dilakukan secara maksimal di Kabupaten Tuban. Pasalnya, di Tuban masih terkendala dengan sumber daya manusia (SDM) tenaga kesehatan yang minim dan terbatas. Menurutnya, tenaga kesehatan di Kabupaten Tuban saat ini masih kurang. Padahal, dalam aturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk masyarakat yang akan dirawat di Rumah Sakit (RS) harus mendapatkan rujukan dari puskesmas setempat terlebih dahulu. Dan dalam aturannya terdapat 140 penyakit yang bisa ditangani di puskesmas.
Dijelaskannya, dari 140 penyakit tersebut ternyata di puskesmas masih terdapat beberapa kendala, di ataranya, minimnya perlengkapan, fasilitas dan tenaga medisnya. Saat ini tenaga medis di Kabupaten Tuban mulai dokter, perawat, bidan, dan pegawai lainnya se Kabupaten Tuban berjumlah 716 orang. Tenaga medis tersebut bertempat di empat RS dan 33 Puskesmas. Dari 33 puskesmas itu, 9 di antaranya sudah melakukan rawat inap. Namun di sisi lain, masih terdapat puskesmas yang belum  ditempati oleh dokter, di antaranya di Puskesmas Ponco dan Puskesmas Kenduruan. Padahal, menurtut aturan seharusnya setiap Puskesmas minimal harus ada satu orang dokter rawat jalan dan dua dokter rawat inap.

“Jelas kita saat ini kekurangan dokter, khususnya yang berada di puskesmas. Selain tenaga medis, sarana dan prasarana juga masih kurang. Baik sarana di rumah sakit maupun di setiap puskesmas. Sehingga minimnya tenaga medis dan fasilitas di Puskesmas tersebut, dapat dipastikan penanganan pasien tidak bisa berjalan maksimal. Sehingga, penerapan program BPJS juga tidak bisa maksimal,” kata pria yang akrab dipanggil Syaiful ini. (wandi)

Banyak Tenaga Medis tak Ramah
Meskipun kesehatan di Kabupaten Tuban pada 5 tahun terakhir ini mengalami perkembangan yang bagus, namun realita di lapangan masih banyak masyarakat yang mengeluh. Keluhan tersebut di ataranya terkait pelayanan kesehatan yang kurang professional, fasilitas lab yang kurang lengkap, persedian obat yang tidak bermutu dan indikasi salah diagnosa pada pasien. Dari berbagai permasalahan tersebut, ternyata masih membuat trauma masyarakat.
Seprti halnya yang dikatakan oleh Hendy Listiyono, waga Desa Dahor, Kecamatan Grabagan. Pihaknya mengeluhkan atas pelayanan yang tidak profesional telah dilakukan oleh pihak rumah sakit berplat merah tersebut. Ia berani komentar seperti itu, pasalnya saat temannya sedang dirawat ternyata tak mendapatkan pelayanan yang sesuai standarnya. Banyak tenaga medisnya yang kurang ramah terhadap pasien.
“Contoh saja hal kecil masalah saat merawat sebuah pasien, seharusnya para medis tersebut memberikan kesan yang ramah terhadap pasien. Bisa senyum, meyapa atau yang lainnya yang terpenting pasien itu betah berada di rumah sakit. Langkah itukan termasuk salah satu proses penyembuhan,” ungkap pria yang menjabat sebagai staf PMI Kabupaten Tuban itu.
Syarofah
Hal senada disampaikan oleh Ketua PC Muslimat NU Tuban, Hj. Siti Sarofah Sumari. Pihaknya minta agar pihak rumah sakit yang ada di Tuban berhati-hati dalam menangani pasien terutama melayani pasien pada pemegang jamkesmas. Jangan sampai pasien pemegang jamkesmas ini diterlantarkan.
“Perbedaan pelayanan berdasarkan kelas antar-pasien yang bayar dengan yang menggunakan jamkesmas itu wajar. Akan tetapi jangan sampai seorang petugas kesehatan tersebut tidak profesioanl dalam melayani pasien. Seyoyanya tetap melayani secara professional. Namun failitas tempatnya yang membedakan,” ungkap Sarofah.
Ditambahkannya, ke depan rumah sakit yang berada di Tuban ini pelayanan dan kelengkapannya terus ditingkatkan. Dengan segera harus diupayakan karena untuk kepentingan masyarakat. “Menurut saya pelayanan rumah sakit yang ada di Tuban sudah lumayan, namun fasilitasnya perlu peningkatan. Tidak hanya gedungnya yang besar mas, tapi sarana untuk penunjang kesehatan juga harus dilengkapi,” imbuhnya. (wandi)