Ojo Kagetan

oleh -289 views

 

 

Pagi itu banyak sekali pesan WA dan SMS masuk ke handphonenya saya. Rata-rata mempersoalkan undangan yang dibuat Bidang TK/SD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) terkait pertemuan dengan guru-guru agama islam (PAI) SD seluruh kabupaten.

Bukan pertemuannya yang menjadi persoalan, namun acara yang yang tertera dalam undangan itu yang dipertanyakan. Sebab, di undangan itu ditulis acara Persiapan Pembentukan TPQ di sekolah-sekolah. Loh..tentu saja memantik reaksi kuat di kalangan pemangku TPQ.

‘’Ini meresahkan Mas,’’ tulis salah satu pesan WA yang masuk. Lalu saya jawab apa yang meresahkan. Siapa yang resah dan kenapa resah. Rata-rata pihak yang mengaku resah itu, tidak rela kalau TPQ yang selama ini mereka kelola mendapat saingan. ‘’Kalau sekolah membuat TPQ, TPQ yang selama ini ada bisa habis,’’ jawab pengirim WA itu.

Pagi itu, membuat saya sedikit gerah. Malam sebelum kiriman pesan WA dan SMS itu datang bertubi-tubi, Dewan Pendidikan Kabupaten sudah membahas undangan itu. Juga membahas soal isi undangan dan acara yang akan dibahas. Sehingga, ketika menerima banyak keluhan itu saya tidak kaget. Hanya, yang membuat saya kaget adalah reaksi berlebihan yang muncul.

Sri Wiyono,S.Ag, anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Tuban

Beberapa waktu sebelum undangan yang menyulut kontroversi itu muncul, saya sudah diskusi dengan Kepala Disdikpora, bahkan menulis beritanya. Saat itu, Kepala Disdikpora mengaku bukan untuk mendirikan TPQ, namun semangat TPQ itu yang akan ditambahkan dalam pelajaran agama (PAI) di sekolah. Hal itu sesuai dengan arahan Bupati Fathul Huda dan amanat perda yang menyebutkan, untuk melanjutkan ke jenjang SMP atau sederajat, lulusan SD harus punya syahadah atau ijazah setara dengan lulusan TPQ.

Maka ketika saya melihat undangan tersebut, saya juga kontak dengan Kepala Bidang TK/SD nya. Jawabannya enteng, dia menyebutkan salah ketik. Tentu saja jawaban itu tidak bisa bisa diterima begitu saja. Karena di sini ada komunikasi yang tidak sinkron. Saya menduga Kepala Bidang TK/SD itu tidak faham dengan tata kelola TPQ yang ada payung hukum sendiri. Ada Kemenag yang mengurus dan TPQ masuk menjadi lembaga pendidikan nonformal.

Atau barangkali Kepala Bidang TK/SD itu tergesa-gesa, saking semangatnya ingin meningkatkan kapasitas lulusan SD dalam bidang agama dan bisa mengaji, dia menabrak aturan dan berusaha menjalankan yang bukan kewenangannya. Namun, saya yakin tujuan mereka baik. Hal itu juga merujuk pada Perda Akhlaq Mulia yang sudah dibuat.

Jujur, saya sempat jengkel juga dengan reaksi yang berlebihan itu. Jengkel karena pihak-pihak yang mengeluh itu kok kayaknya cengeng. Taruhlah misalnya TPQ dibentuk di sekolah itu legal, dibenarkan secara hukum lalu apa masalahnya? Mereka resah, apa yang diresahkan? Takut tergusur dengan TPQ di sekolah, apa yang ditakutkan ?

Saya berfikir, para pengelola TPQ itu, mohon maaf berfikiran kerdil jika tidak mau tersaingi dengan berdirinya lembaga lain. Kerdil berfikirnya karena kemapanan yang selama ini mereka rasakan akan terusik dengan berdirinya TPQ lain. Ini cara berfikir yang bagaimana?

Saya saat itu berfikir kenapa lembaga TPQ yang sudah mapan itu tidak meningkatkan kualitasnya. Berani bersaing karena mempunyai kualitas dan kapasitas tenaga pendidik dan pengelola yang mumpuni. Maka, mereka kemudian berani bersaing dan menantang TPQ-TPQ muda yang baru berdiri itu untuk adu kualitas. Sehingga masyarakat yang akan diuntungkan dengan persaingan kualitas itu.

Sungguh saya dongkol waktu melihat reaksi yang menurut saya berlebihan tersebut. Kenapa tidak berani bersaing. Kenapa justru mempersoalkan pendirian lembaga baru. Toh saat ini di dunia pendidikan sudah masuk persaingan terbuka. Siapa yang berkualitas, dia yang akan menang dan menarik banyak minat masyarakat. Padahal, sekolah unggul dan berkualitas juga tidak murah. Tapi kenapa masyarakat berbondong-bondong menyerbunya?

Karena kagetan dan gumunan menjadikan reaksi itu berlebihan. Padahal, sangat tidak mungkin TPQ didirikan di sekolah, kecuali regulasi atau aturannya diubah. Lembaga satu tidak bisa berdiri di bawah lembaga lainnya.

Ketika sudah faham, maka semua kemudian maklum. Dijawab undangan itu salah ketik, dan sudah ada pencerahan bahwa Disdikpora tidak berniat membangun TPQ di sekolah, para pihak itu diam. Barangkali juga memang perlu reaksi yang keras seperti itu. Karena barangkali juga Disdikpora memang belum faham persoalan tersebut. Sehingga ketika direaksi, mereka menjadi tahu, kalau ada regulasi khusus tentang TPQ.

Hanya reaksi keras yang tiba-tiba tanpa menelusuri dulu, atau tanpa menggali data dulu juga kurang bijaksana. Apalagi kemudian alasannya adalah lembaga yang selama ini mapan dan berjalan nyaman bisa terusik. Karena itu, belajar untuk berfikir positif, memandang persoalan dari berbagai sisi dan menemukan dasar dari semua persoalan atau hal yang dimunculkan, menjadikan langkah tidak terjebak.

Mari kita mulai belajar untuk terbuka, menerima perbedaan dan tidak takut bersaing demi kebaikan. Saat ini bukan siapa memiliki lembaga apa, tapi kualitaslah yang berbicara. Masyarakat tidak peduli siapa di balik lembaga-lembaga itu, ketika lembaga sudah menunjukkan kualitasnya, pengakuan dari masyarakat akan datang dengan sendirinya.

Sekolah yang selama ini berkualitas, atau unggul tidak usah berkoar-koar mengkampanyekan diri. Karena masyarakat sudah bisa menilai. Setiap prestasi yang diraih anak didik dari lembaga itu, menjadikan promosi yang luar biasa bagi lembaga. Begitu pula TPQ yang berkualitas tetap akan dicari dan masyarakat akan tetap berbondong-bondong menitipkan putra-putrinya di sana. Mari memulai berfikir untuk berani bersaing sehat dan adu kualitas serta kapasitas. Ojo kagetan. Wallahua’lam.(*)