Pemkab Data UMKM yang Kerjasama dengan Perusahaan

oleh -

TUBAN

Wartawan : Eka Febriyani

Tabloidnusa.com – Pemkab Tuban bakal mendata usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di yang sudah melakukan kerjasama dengan perusahaan bakal didata.

Hal itu disampaika Kepala Bidang (Kabid) Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) dan Tenaga Kerja (Naker) Kabupaten Tuban, Cahyadi Wibowo.

‘’Saat ini sedang dilakukan pemetaan tentang jumlah perusahaan dan UMKM yang siap atau sudah  melakukan kerjasama,’’ ujar Cahyadi Wibowo saat menyaksikan secara virtual penandatanganan kerja sama kemitraan Senin (18/01/2021).

Penandatangan kerjasama tersebut dilakukan Presiden Joko Widodo dalam rangka kemitraan penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) dengan UMKM.

Acara itu digelar  Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), di gedung Nusantara BKPM, Jakarta, dan diikuti secara daring oleh Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia.

Kabupaten Tuban mengikuti acara itu di ruang kerja bupati di kompleks Pendopo Kridho Manunggal Tuban.

Menurut Cahyadi, di Kabupaten Tuban secara alami telah banyak UMKM yang menjalankan kerjasama atau  bermitra dengan perusahaan. Namun pemkab belum mendata secara detail terkait kerjasama tersebut.

Meski begitu, perusahaan wajib melakukan pelaporan terkait penanaman modal setiap tiga bulan sekali. Pemkab melakukan pendekatan  berupa investasi kondusif yang ada program kemitraan masuk di dalamnya.

Selain itu, bersama dengan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag), juga akan melakukan validasi terkait jumlah UMKM yang sudah maupun belum melakukan kemitraan dengan perusahaan besar.

‘’Berdasar sistem OSS, hingga Desember 2020 jumlah PMA di Kabupaten Tuban sebanyak 17 perusahaan. Sedang PMDN masih direkap jumlahnya,’’ katanya.

Sementara, dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo mengungkapkan pemerintah akan terus menciptakan iklim kondusif untuk berinvestasi.

Mempermudah dan mempercepat proses perijinan investasi guna meningkatkan nilai investasi di berbagai wilayah di Indonesia.

Masuknya investasi perusahaan besar perlu dikawal dengan regulasi terkait kerjasama kemitraan dengan UMKM daerah.

Perusahaan besar dilarang hanya mementingkan urusan bisnisnya memperhatikan lingkungan sekitar dan menggaet UMKM maupun usaha lokal lainnya di wilayah operasionalnya

Presiden Jokowi menekankan agar kerjasama kemitraan dapat dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.

Selain itu, nilai investasi dan cakupan kemitraan terus ditingkatkan. Kerjasama ini akan membawa manfaat untuk pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia.

“Saya merasa bahagia neraca perdagangan Indonesia tahun 2020 dapat surplus 21,07 milyar dollar Amerika,” ungkapnya.

Sejalan dengan langkah tersebut, peningkatan UMKM mutlak dilakukan. Melalui kerjasama kemitraan ini, pelaku UMKM dapantya terus belajar dan meningkatkan kualitasnya, antara lain manajemen dan produknya.

Kualitas produk dan manajemen yang baik mendongkrak minat serta kerjasama dengan perusahaan.

Presiden juga mengapresiasi atas upaya BKPM yang terus melakukan percepatan investasi, mulai dari perijinan, fasilitasi perusahaan, dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas, sehingga mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi.

“Langkah ini selaras dengan upaya pemerintah menuju pemerataan ekonomi dan menyeluruh, mewujudkan ekonomi berkeadilan,” tuturnya.

Sedang Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia dalam laporannya menyebutkan kegiatan ini sebagai tindak lanjut arahan presiden Jokowi terkait kemitraan usaha.

Di samping itu, implementasi investasi yang berkualitas dan inklusif, merata di seluruh wilayah Indonesia. Tidak hanya terfokus pada wilayah tertentu, sehingga meningkatkan ekonomi daerah secara menyeluruh.

“Karena itu perlu ada kolaborasi antara investor, perusahaan besar, dan UMKM serta koperasi,’’ kata dia.

Kerjasama kemitraan ini melibatkan 56 perusahaan besar dari dalam dan luar negeri yang bekerjasama dengan 196 UMKM dan koperasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga mampu mendukung pemasaran dan penyerapan produk UMKM.

Bahlil Lahadalia menambahkan pertumbuhan ekonomi dibarengi dengan pemerataan ekonomi. Diharapkan, melalui kegiatan ini mampu meningkatkan ekonomi dan SDM daerah.

Tercatat sebanyak 120 juta angkatan kerja dari 132 angkatan kerja di Indonesia bergerak di sektor UMKM. Ini menjadi motivasi bagi UMKM untuk memiliki visi lebih tinggi dan naik kelas.

“Sehingga mampu menghasilkan produk-produk yang berdaya saing nasional dan internasional,” tandasnya.(yon)