Penyeleweng Dana Desa Bisa Dipidanakan

oleh -
SEPAKAT : Kapolres Disaksikan Bupati, Ketua DPRD dan Kasdim Tuba saat Menandatangani Perjanjian

 TUBAN – Kapolres Tuban AKBP  Sutrisno mengatakan penyeleweng dana desa (DD) bisa diancam pidana. Sebab, dana dari pemerintah pusat itu dikucurkan untuk membangun desa, mendorong peningkatakan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.

‘’Dana desa harus diprioritaskan untuk pengelolaan program yang sudah direncanakan,’’ ujar Kapolres usai menandatangani kerjasama pengawasan dana desa bersama Bupati Tuban Fathul Huda di pendopo Kridho Manunggal Senin (4/12).

Menurut Kapolres, salah satu hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana kualitas pengelola dana desa itu. Sehingga  perangkat desa dan kepala desa (kades) harus  cermat dalam mengelola  dana desa. Pengunaan disesuaikan dengan kebutuhan, serta mengikuti aturan yang berlaku. ‘’Jika ada sesuatu, yang bertanggungjawab nanti adalah kepala desa dan perangkat desa.,’’ tambahnya.

Perwira dengan dua melati di pundak itu mengaku tak ingin ada aparat desa atau kepala desa yang menjadi korban. Karena itu, semua harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Memorandum of Understanding (MoU)  dengan bupati itu dilakukan  terkait pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan dana desa. Kegiatan dihadiri ratusan orang yang terdiri divantaranya Kepala Desa dan Camat.

Sementara Bupati Fathul Huda berharap, kerjasama itu menjadikann pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai yang diharapkan. Dana desa yang menjadi sumber anggaran baru untuk pembangunan di desa benar-benar bisa mendorong kemajuan dan meningkatkan ekonomi di desa.

‘’Jangan sampai diselewengkan. Laksanakan sesuai aturan yang ada,’’ pesannya.(rizqi)