Pilkades Rawan Judi, Cakades Ikrar Damai

oleh -77 views
PASTIKAN AMAN: Wakapolres Tuban Akan Memastikan Pilkades Aman

Wartawan: Eka Febriyani

Tabloidnusa.com – Pada 10 Juli mendatang, Kabupaten Tuban akan menggelar pesta demokrasi. Sebanyak 273 desa akan memilih pemimpin atau kepala desa (Kades) baru secara serentak. Sebanyak 668 calon kades (cakades) berebut tahta tertinggi tingkat desa tersebut.

Hanya, bayangan bakal maraknya perjudian di arena pilkades begitu kentara. Polres Tuban sudah mencium potensi tersebut, sehingga perjudian masuk menjadi ancaman kerawanan.

Wakapolres Tuban Kompol Teguh Priyo Wasono menyatakan, pihaknya telah memetakan kerawanan dalam pilkades serentak itu. Di antaranya adalah money politik, penyebaran berita hoax yang sifatnya pembunuhan karakter calon serta judi oleh para bandar.

“Judi masuk menjadi salah satu kerawanan yang kita perakan,’’ ujarnya.

Karena itu, Kompol Teguh mengimbau 668 calon kepala desa bertindak jujur dan adil, jangan ada upaya memaksakan kehendak kepada warga. Untuk para pendukung cakades juga diminta tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

“Semua tindakan pelanggaran hukum ada akibatnya. Kita terus memantau seluruh proses pemilihan kepala desa sampai selesai,’’ katanya.

IKRAR DAMAI : Para Calon Kades Menyatakan Ikrar Pilkades Damai

Harapan pilkades berjalan damai itu ada. Setidaknya 668 cakades itu sudah ikrar damai dalam pilkades nanti. Ikrar pilkades damai sudah dilaksanakan di Pendopo Kridho Manunggal pada (18/6/2019) kemarin.

Bukan mengucapkan ikrar, namun ada perwakilan cakades menandatangani ikrar pilkades damai tersebut. Penandatanganan ikrar disaksikan langsung Bupati, Wakil Bupati serta Waka Polres Tuban.

‘’Ikrar pilkades damai ini dilaksanakan agar pada pelaksanaan pilkades nanti berjalan damai, aman dan tidak menimbulkan perpecahaan antar warga,’’ komentar Wakil Bupati Noor Nahar Hussein.

Salah satu Calon Kades Sugiharjo Kecamatan Tuban, Karso mengaku mendukung ikrar pilkades damai tersebut.

‘’Saya mendukung adanya kegiatan ikrar pilkades damai,’’ tandasnya.

Layaknya pesta demokrasi, pilkades juga ada masa kampanye.  Kampanye akan dilakukan selama tiga hari, pada  tanggal 2-4 Juli 2019. Lalu dilanjutkan masa tenang sampai hari pemilihan.

Kasi Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Lembaga Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarga Berencana (Dispemdes dan KB) Kabupaten Tuban, Suhut mengatakan, ada aturan kampanye yang harus ditaati.

Aturan itu, kata dia, berdasar Peraturan Bupati (Perbup) Tuban nomor 20 tahun 2019,  pasal 57 sampai pasal 59 mengenai larangan bagi pelaksana kampanye. Di antaranya mempersoalkan dasar negara Pancasil dan UUD 1945.

Kemudian, melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan calon yang lain.

‘’Termasuk menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masayarakat juga dilarang,’’ jelasnya.

Juga dilarang  mengganggu ketertiban umum, mengancam melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan calon lainnya.

Selain itu, merusak atau menghilangkan  alat peraga kampanye calon lain, menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan juga menjadi lokasi larangan kampanye dan lainnya.

‘’Kepala desa yang masih aktif, perangkat desa dan anggota BPD dilarang mengikuti kampanye tersebut. Pelaksana kampanye yang melanggar larangan diancam  sangsi mulai peringatan tertulis, pembekuan atau pembubaran kegiatan sampai dilaporkan yang  berwajib,’’ tegasnya.(yon)

Link Banner