Sekda Kumpulkan Sekdes se-Kabupaten Tuban. Ada Apa?

oleh -

Wartawan: Afif

Tuban,Tabloidnusa.com-Sekretaris Daerah (Sekda), Budi Wiyana mengumpulkan para Sekretaris Desa (Sekdes) se-Kabupaten Tuban di ruang rapat lantai 3, pada Senin (17/9/2018). Ada apa?

Ternyata guna mengoptimalkan pemahaman dalam penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Bagian Hukum Setda Kabupaten Tuban menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait Penyusunan Peraturan Daerah (Perda).

Dalam Bimtek yang diikuti oleh sekretaris desa (Sekdes) dan perangkat desa dari 319 desa di 20 Kecamatan serta seluruh OPD di lingkungan Pemkab Tuban ini dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, Budi Wiyana.

Dalam sambutannya, Sekda berharap, dalam Bimtek Penyusunan Perda dapat memberikan perbaikan pada produk hukum yang dikeluarkan oleh OPD dan PemDes. Karena selama ini dalam pelaksanaan perencanaan sebuah regulasi tidaklah mudah.

“Jika tidak mau ada masalah dikemudian hari, sangatlah perlu diperhatikan untuk Bimtek kali ini khususnya berlaku bagi OPD maupun PemDes,” kata Sekda.

Ia menambahkan, dalam penyusunan regulasi hukum harus memiliki pemahaman terkait dengan regulasi diatasnya. Sebab, sebuah produk hukum ketika sudah ditandatangani akan memiliki konsekuensi hukum yang ada. Diharapkan bagi Pemdes maupun OPD dapat mengerti tentang tata cara dalam penyusunan produk hukum, baik Peraturan Desa, maupun Surat Keputusan.

“Karenya ketika ada draf tersebut telah diajukan ke bagian hukum, maka di bagian hukum tinggal tahap finalisasi saja,” imbuhnya.

Mantan Kepala Bappeda Tuban menyebutkan, terkait proses pemilihan Perangkat Desa yang telah dilaksanakan dua kali di Tuban telah memberikan dampak positif, yaitu tersedianya SDM yang lebih tanggap dan berkualitas.

“Hal ini tentunya sangat membantu Pemdes dalam penyusunan regulasi yang ada,” bebernya.

Ditempat yang sama, Kasubag Peraturan Perundangan-Undangan pada Bagian Hukum Setda Tuban, Siswanto mengungkapkan, keikutsertaan para Sekdes tersebut bukan tanpa alasan, melainkan agar para Sekdes mengerti bagaimana menyusun Undang-Undang. Baik Peraturan Desa (Perdes), Keputusan Kepala Desa (Kepdes), atau produk regulasi lainnya, secara baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan yang ada.

“Semoga Bimtek hingga hari Kamis mendatang dapat berjalan dengan baik dan semua peserta mampu menerapkan ilmu selama bimtek sesui dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” ujarnya.(Aff/Wn)

Link Banner