Soal Perdata dan TUN, Kemenag Gandeng Kejari

oleh -64 views
TINGKATKAN KAPASITAS: Para Pegawai Kemenag Menerima Sosialisasi Perundang-undangan

Wartawan: Eka Febriyani

Tabloidnusa.com – Terkait kemungkinan adanya persoalan perdata dan tata usaha negara (TUN) Kantor kementrian agama (Kankemenag) Tuban Tuban menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari).

Kegiatan pertama adalah sosialisasi peraturan perundang-undangan juga penandatanganan naskah kerjasama bidang perdata dan TUN , Jumat (19/07/2019) di aula kemenag.

Sebanyak 109 peserta hadir. Mereka perwakilan dari seluruh pejabat yang terdiri dari kasi, pranata humas, kepala madrasah, kepala KUA, pengawas dan penyuluh di lingkungan Kankemenag Kabupaten Tuban.

Kepala Kemenag Sahid menjelaskan,  kegiatan tersebut untuk meningkatkan pemahaman para pegawai kemenag terhadap implementasi peraturan perundang-undangan.

Terlebih yang berkaitan dengan tugas masing-masing. Juga untuk meningkatkan ketrampilan pegawai dalam pertanggungjawaban semakin baik.

Serta memotivasi pegawai untuk tetap memiliki komitmen melaksanakan tugas dan fungsinya. Selain penguatan SDM di bidang hukum, khususnya bidang perdata dan tata usaha negara.

‘’Kami ingin meningkatkan sinergitas dan efektifitas penyelesaian masalah hukum perdata dan tata usaha negara. Baik di dalam maupun di luar pengadilan,’’ ujar Sahid.

Di sela acara juga dilakukan penandatanganan nota kerjasama untuk menciptakan hubungan baik dan berkesinambungan antara kemenag dan kejari.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tuban, Mustofa mengatakan, bahwa sinergitas itu untuk persamaan visi tentang hukum antara kemenag dan kejaksaan.

‘’Selain itu juga dapat kerja sama dalam rangka peningkatan kompetensi teknis dalam bentuk pendidikan dan pelatihan. Workshop seminar dan sosialisasi serta kegiatan lain yang dipandang perlu dan relevan,’’ jelasnya.

Menurut Kajari, dalam menghadapi permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, kemenag dapat meminta bantuan hukum kepada kejari sesuai ketentuan hukum dimaksud.

‘’Dalam hal perdata maupun tata usaha negara, kejari bisa untuk mewakili berdasarkan surat kuasa khusus sebagai tergugat,’’ tandasnya. (yon/lai)