Tercepat di Jatim, APBD Tuban Rencanakan Belanja Rp 2,6 Triliun

oleh -48 views
CEPAT : Pembahasan APBD yang Dilakukan Pemkab Mendapat Apresiasi Gubernur karena Paling Cepat di Jawa Timur

Wartawan: Eka Febriyani

Tabloidnusa.com – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tuban tahun 2020 mematok angka Rp 2,697 Triliun. Penetapan APBD itu yang tercepat di Jawa Timur (Jatim).

Meski jumlah belanja belum sebanding dengan pendapatan yang ditarget hanya Rp 2,601 Triliun, namun defisit atau kekurangan tersebut bisa ditutup dengan anggaran pembiayaan.

Kepala Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Tuban Rini Indrawati mengatakan, Tuban memperoleh nomor urut satu sebagai pemkab yang pertama mengirim tindak lanjut hasil evaluasi rancangan APBD tahun anggaran 2020 dan mendapat register Perda tentang APBD Tahun 2020.

“Cepatnya penetapan ini karena proses pembahasan rancangan APBD bersama DPRD Tuban berjalan lancar. Baik eksekutif maupun legislatif memiliki komitmen yang sama dalam mempercepat pembahasan rancangan APBD Tahun 2020, Sehingga seluruh tahapan pembahasan berjalan sesuai jadwal dan target yang ditetapkan,’’ ujarnya.

Komposisi APBD Kabupaten Tuban, kata dia,   didominasi oleh  Dana Perimbangan sebesar 58 persen. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 22 persen  dari total Pendapatan Daerah. Sedangkan  yang 20 pesren berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah.

‘’Estimasi pendapatan tahun anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp.2,601 Triliun,’’ terang Rini Indrawati

PAD dianggarkan Rp 564,6 miliar, dana perimbangan Rp 1,506 triliun dan Lain-lain pendapatan sebesar Rp 529,8 miliar. Sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp 2,697 triliun. Terdiri dari belanja tidak langsung 1,510 triliun atau 56 persen dan belanja langsung sebesar Rp 1,186 triliun atau 44 persen.

Rini menjelaskan belanja  tidak langsung digunakan untuk belanja pegawai dan tunjangan, belanja hibah dan bansos serta transfer ke desa. Antara lain seperti dana desa, alokasi dana desa (ADD) minimal sebesar 10 persen dari dana transfer umum.

Besarnya komposisi belanja tidak langsung tersebut karena adanya pembiayaan pelaksanaan pilkada tahun 2020 yang dianggarkan pada pos belanja hibah.

“Sedangkan belanja langsung diprioritaskan untuk belanja wajib yang telah ditentukan dan diatur dalam Pasal 50 PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Antara lain untuk fungsi pendidikan 20 persen, kesehatan 10 persen dan infrastruktur 25 persen,” jelas dia.

Penetapan Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tuban Tahun 2020 menjadi yang tercepat se-Jawa Timur. Perda Nomor 11 Tahun 2019 disahkan oleh Bupati Tuban, H. Fathul Huda bersama DPRD Tuban tanggal 25 November 2019.

Itu bersamaan dengan diterbitkannya Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/24329/013.4/2019 tentang Pemberian Nomor Registrasi Rancangan Perda, nomor registrasi Perda APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2020.(yon)