Tim Pansus DPRD dan TAPD Bedah LKPJ Bupati Tuban TA 2017

oleh -
Pembahasan LKPJ Bupati Tuban 2017

Tuban-Tim Pansus DPRD Kabupaten Tuban menggelar rapat kerja dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) membahas dan membedah LKPJ Bupati Tuban Akhir Tahun Anggaran 2017 di ruang sidang paripurna, Kamis (1/3).

Rapat kerja tersebut merupakan lanjutan dari nota penjelasan Bupati Tuban tentang LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2017 yang telah disampaikan Bupati Tuban pada sidang Paripurna minggu kemarin (19/2) lalu. Raker yang dipimpin Ketua Pansus, Karjo itu membahas LKPJ secara kerangka umum didampingi Ketua TAPD dan Sekretaris Daerah, Budi Wiyana.

Beberapa hal yang menjadi sorotan dari tim pansus berupa capaian kinerja pemerintah terhadap target-target yang telah ditentukan. Terutama terkait dengan berbagai usaha penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Seperti yang disampaikan, Tri Astuti anggota Pansus. Ia meminta penjelasan terkait dengan ratio guru dan murid. Hal itu mengarah LKPJ yang disebutkan ratio sudah mencukupi. Tapi, dalam kenyataan di lapangan jumlah guru masih belum mencukupi. Solusi di lapangan dipenuhi dengan GTT, tapi disisi lain kesejahteraan GTT masih jauh dari cukup.

“Tidak berhenti disitu, pelayanan kesehatan hewan dan perikanan yang belum merata karena keterbatasan tenaga ditiap kecamatan juga menjadi sorotan kami,” jelas Astuti politisi asal Partai Gerindra tersebut.

Sedangkan, terkait dana SILPA, Anggota Pansus, Mukson juga meminta penjelasan karena nilainya yang naik dari tahun 2016 sebesar 258 milyar menjadi 275 milyar pada 2017 ini.

“Mengapa nilai silpa naik,” ujar Mukson.

Terkait berbagai pertanyaan dari anggota pansus, Tim TAPD menjelaskan, memang ada beberapa kendala yang pada pelaksanaan APBD Tahun 2017. Terutama naiknya SILPA antara lain karena regulasi DAK yang berubah, dimana penerimaan DAK fisik tahun 2016 belum dibayar pemerintah pusat.

“Masuknya anggaran BOS dalam APBD dan adanya dana transfer serta sebagainya, sehingga menjadikan kesulitan dalam memprediksi jumlah SILPA,” urai Sekda.

Kata Budi, sampai saat ini IPM dan angka kemiskinan Kabupaten Tuban masih tertinggal dengan kabupaten/ kota di Jawa Timur. Namun, pertumbuhan ekonomi Tuban cukup tinggi dibanding kabupaten lain. Berbagai usaha telah ditempuh untuk meningkatkan tingkat kemiskinan. Semisal dengan pemberian bantuan tunai serta pencairan dana hibah dan sosial dilaksanakan pada awal-awal tahun anggaran.

“Berbagai masukan dari tim pansus ini menjadi masukan bagi eksekutif untuk perbaikan ke depan. Sehingga, bisa lebih memacu dalam penyerapan anggaran yang tepat sasaran,” papar mantan Kepala Bappeda Tuban itu.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Pansus, Karjo membeberkan, setelah raker gabungan dilanjutkan dengan pembahasan LKPJ oleh Komisi-komisi di DPRD dengan OPD mitra. Sementara dalam Raker Komisi akan dibedah lebih detail dan intensif tentang capaian kinerja eksekutif selama tahun 2017.

“Koridor pembahasan ini adalah program prioritas yang telah ditetapkan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2016-2021 dengan ukuran Indikator Kinerja Utama,” ujar Ketua Komisi B tersebut.(Wan)