Tingkatkan PAD, Komisi B DPRD Tuban Studi Banding ke Bali

oleh -
Komisi B DPRD tuban kungker ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali.(foto:ist)

Tuban-Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban yang membidangi ekonomi dan keuangan telah mengadakan studi banding ke DPRD Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada Selasa (20/2).

Dalam Kunjungan Kerja (kungker) tersebut rombongan dipimpin langsung Ketua Komisi B, Karjo dan diterima oleh Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Badung, Putu Windiantara.

Ketua Komisi B, Karjo menyampaikan, kungker ini dalam rangka meningkatkan PAD Kabupaten Tuban. Selain itu, Komisi B ingin mengetahui teknis pengelolaan APD yang ada di Kabupaten Badung.

“Kami datang ke sini, ingin tahu mengenai peningkatan PAD di Kabupaten Badung,” terangnya.

Foto bersama setelah pemaparan terkait PAD.(foto: Ist)

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Badung, Putu Windiantara mengatakan, pada 2018 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Badung, Provinsi Bali direncanakan sebesar Rp 7 Triliun. Anggaran tersebut mengalami peningkatan dibanding tahun yang sebelumnya yaitu hanya Rp 5,6 Triliun.

“Peningkatan PAD itu terdiri atas sektor pariwisata, restoran, dan dalam arti luas yang setiap tahunnya terus bertambah signifikan,” uraianya.

Ia menyampaikan, rincian sumber PAD 2018 meliputi pajak daerah yang direncanakan sebesar Rp 3,4 triliuan, retribusi daerah Rp 95,24 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 203,81 miliar, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lain dan sah sebesar Rp 99,03 miliar. Selain itu, pengelolaan PAD diserahkan melalui intensifikasi pajak dan retribusi daerah dengan fokus peningkatan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan membayar pajak daerah dan retribusi daerah.

“Selama ini PAD setiap tahun mengalami kenaikan,” imbuhnya.

Ia menjelaskan, Kabupaten Badung sendiri akan terus mengoptimalkan perusahaan daerah/ BUMD sebagai salah satu sumber PAD. Selain itu, pengelolaan keuangan daerah yang mengarah pada asas efisiensi dan efektivitas. Bahkan, terus berupaya mendayakan aset-aset daerah yang potensial menjadi sumber pendapatan daerah, pembangunan dan saran yang secara langsung dapat mendukung upaya peningkatan pendapatan daerah.

“Kami turut serta meningkatan profesionalisme, transparasi dan obyektivitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” timpalnya.(Salam)

Link Banner