Upaya Membangun Karakter Pendidikan

oleh -155 views
Sri Wiyono, S.Ag

 

 

Oleh Sri Wiyono

 

Pendidikan berkarakter. Itulah yang ingin dibentuk di Kabupaten Tuban. Kabupaten yang menyebut dirinya sebagai Bumi Wali ini berusaha membangun karakter rakyat melalui pendidikan. Diharapkan siswa bukan hanya cakap dalam akademis. Namun, juga cakap sisi religiusnya. Artinya, siswa tidak hanya cerdas otaknya, namun juga terang hatinya. Baik budi pekertinya, santun tingkah lakunya serta tinggi akhlaqnya.

Untuk mengarah ke sana pemkab sudah mengajukan peraturan daerah (perda) akhalaqul karimah yang nanti akan diterapkan di sekolah. Perda itu sudah disahkan oleh DPRD, namun sayang sampai saat ini belum dilaksanakan. Sebab, perda tersebut masih dievaluasi gubernur. Setelah evaluasi itu turun, baru perda tersebut bisa diundangkan.

Itu saja? Belum, karena mulai tahun ini Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) membuat kebijakan untuk memberi porsi dan penghargaan lebih pada para penghafal Alquran. Para hafidz diberi jalur khusus untuk bisa masuk sekolah. Penghafal minimal tiga juz Alquran bisa memilih SMPN mana saja yang diingin. Mereka bisa masuk tanpa tes. Sedangkan bagi penghafal minimal lima juz bisa masuk ke SMAN tanpa tes.

Juga Bupati Tuban KH Fathul Huda yang kembali melontarkan wacana lama tentang adanya perda syarat mempunyai ijazah Taman Pendidikan Alquran (TPQ) bagi siswa yang ingin masuk sekolah. Berita yang dimuat di media online itu, kemudian mendapat tanggapan beragam ketika berita tersebut dishare atau disebar melalui media social semacam facebook.

Pro kontra terjadi. Tanggapan yang mendukung, sama banyaknya dengan tanggapan yang mempertanyakan bahkan menolak kebijakan itu, andai nanti dilaksanakan. Mereka masing-masing mempunyai argumentasi sendiri. Yang mendukung menyatakan, kebijakan tersebut sangat bagus, karena minimal anak-anak sudah mempunyai bekal dan dasar untuk bisa membaca Alquran, atau pendidikan agama meski baru di TPQ. Sedangkan yang menolak, menyatakan bahwa tidak ada artinya hanya selembar kertas sertifikat atau ijazah TPQ tersebut. Sebab, punya ijazah TPQ tidak jaminan seorang siswa bisa membaca Alquran. Dan, yang lebih penting ijazah TPQ itu tidak jaminan akhlaq siswa sudah baik. Tak bakal berujung memang kalau hanya debat kusir.  Tapi, marilah kita berprasangka baik saja, bahwa ada niat baik dari pemerintah untuk menata generasinya.

Tapi, seperti ada anomali, ada sesuatu yang bertolak belakang antara kebijakan Disdikpora itu dengan praktik lainnya. Di sisi lain, kebijakan memberi porsi khusus pada para penghafal Alquran dan menyiapkan perda akhlaqul karimah sudah ada, namun di sisi lain juga melakukan praktik yang ‘melukai’ sisi keadilan bagi masyarakat.

Salah satu contohnya adalah pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB). Disdikpora melakukan diskriminasi dengan memberikan keistimewaan pada sekolah unggulan (sekarang disebut sekolah rujukan). Dan ini sudah berlagsung bertahun-tahun. Selain sekolah rujukan itu diberi waktu pendaftaran lebih dulu dari sekolah umum (reguler), sekolah rujukan juga diberi kewenangan untuk menyelenggarakan PPDB dengan cara yang berbeda.

PPDB SD misalnya, empat sekolah rujukan yakni SDN Kebonsari I, SDN Kebonsari 2, SDN Kutorejo 1 dan SDN Latsari, semuanya di Kecamatan Tuban diberi waktu pendaftaran jauh hari sebelum SD-SD lainnya membuka pendaftaran. SD rujukan itu melakukan tes untuk penyaringan siswa yang akan masuk. Sedang SD lainnya tidak. Sehingga, orang akan berlomba-lomba masuk ke sekolah tersebut. Yang paling istimewa adalah SDN Kebonsari 1 yang bebas segalanya. Jika usia masuk SD rata-rata tujuh tahun, maka masuk sekolah ini bebas, usia di bawah tujuh tahun tetap bisa masuk jika lulus tes. Bahkan, sekolah ini juga bebas zona, artinya seluruh siswa dari belahan bumi manapun di Tuban bisa masuk, padahal sekolah sekolah zona jarak antara sekolah dan rumah siswa menjadi salah satu syarat.

Begitu pula dengan SMP,SMA dan SMK. Ada tujuh sekolah rujukan, yakni SMPN 1 dan SMPN 3 Tuban. Kemudian SMAN 1, SMAN 2 dan SMAN 3 Tuban serta SMKN 1 dan SMKN 2 Tuban yang diberi wewenang khusus itu. Tujuh sekolah ini menggunakan tes masuk sebagai komponen utama, sehingga yang sulit mengukurnya. Sedangkan sekolah reguler menggunakan komponen utama nilai ujian nasional (NUN) dan nilai rata-rata rapor yang sudah jelas dan terukur. Waktu pendaftarannya juga mendahului sekolah reguler.

Dewan Pendidikan Kabupaten Tuban sebenarnya sudah memberi rekomendasi agar PPDB dan keberadaan sekolah unggulan itu ditinjau ulang. PPDB direkomendasikan harus merata. Jika menggunakan tes, maka semua sekolah juga menggunakan tes dan hasilnya diumumkan secara online.

Dewan Pendidikan juga merekomendasikan agar digunakan sistem rayon. Juga rekomendasi-rekomendasi lainnya. Tujuannya agar ada pemerataan. Karena, siswa yang bagus-bagus akan berlomba-lomba masuk ke sekolah rujukan itu. Sehingga, ketika tiba giliran pendaftaran sekolah reguler dibuka, bibit-bibit siswa yang bagus sudah habis. Jadi, mana bisa sekolah reguler bersaing secara akademik dengan sekolah rujukan jika sistemnya masih seperti ini. Belum lagi keistimewaan sekolah rujukan yang bisa memungut dana dari siswa, sementara sekolah reguler dilarang. Sehingga, mana bisa sekolah reguler bersaing sarana dan prasarana penunjang pendidikan dengan sekolah rujukan.

Rekomendasi itu masukan dari Dewan Pendidikan,yang terbentuknya melalui SK dari bupati. Juga dilantik oleh bupati. Kewenangan mutlak berada di tangan bupati. Jika rekomendasi Dewan Pendidikan tidak dilaksanakan ya, itu urusan bupati.  Bagaimana pendidikan di Bumi Wali ke depan? Wallahu a’lam.(*)

Sri wiyono, S.Ag